OPINI

Memilih Pemimpin Baru Partai Golkar

Oleh : Igor Dirgantara

MUSYAWARAH Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar (PG) akan memasuki tahap paling krusial, yaitu memilih Ketua Umumnya yang baru. Di Munaslub peran pemegang hak suara dari DPDI/DPD2 sangat vital. Seorang pemimpin dipilih akan mencerminkan orang-orang yang memilihnya atau yang dipimpinnya. Apa yang hidup di dalam sebuah kelompok/organisasi, yaitu masalah, harapan dan tantangannya terlihat pada siapa yang dipercayakan menjadi pemimpinnya. Orang selayaknya tidak memberikan kepercayaan kepada individu yang hanya menambah beban bagi kelompoknya. Karena pilihan yang diambil pada pemilihan caketum PG nanti sangat menentukan masa depan parpol yang bersangkutan.

Jika sekarang PG ingin kembali ke khitahnya sebagai partai pendukung pemerintah, maka pemilik suara di PG perlu selektif mengidentifikasi caketum yang tidak menimbulkan resistensi dari pemerintah sekarang.

Ada 3 indikator penting yang bisa dijadikan rujukan bagi para pemilik suara PG untuk memilih ketua umumnya yang baru.

Pertama : Signal Dukungan Pemerintah

Jangan lupa bahwa pada saat awal Presiden Jokowi membentuk Kabinet Kerjanya, ‘tidak rangkap jabatan’ adalah syarat utama menteri yang akan dipilih sebagai pembantunya. Itu sebabnya Wiranto (Hanura) dan Muhaimin Iskandar (PKB) yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat, legowo untuk tetap memimpin partainya masing-masing, tanpa memaksakan diri masuk Kabinet, dan rela digantikan kader partainya yang lain untuk menjadi Menteri..

Selain itu, pemerintah yang menjunjung ‘clean and good government’ senantiasa lebih nyaman kepada figur yang tidak kontroversial atau yang bermasalah dengan hukum. Caketum yang minus pemberitaan negatif. Dalam bahasa AD/ART Golkar, punya PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Hal ini bisa dilihat dari integritas dan rekam jejak dari para caketum Golkar selama ini. Tentu Presiden Jokowi tidak senang (marah) jika namanya pernah dicatut untuk apa yang sering disebut sebagai ‘permufakatan jahat’ yang saat itu menjadi penyebab kegaduhan politik.

Kedua : Yang Paling menguntungkan DPD1/DPD2

Umumnya kegundahan pengurus PG di daerah saat ini adalah kekalahan demi kekalahan di Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada, serta adanya faksionalisasi yang berujung pada dualisme kepengurusan (Munas Bali dan Munas Jakarta). Otomatis sosok kandidat pemersatu (solidarity maker) sangat penting bagi PG pasca konflik kepengurusan. Rasional jika pemilik suara memilih figur yang bisa diterima semua pihak.

Kaderisasi dan regenerasi juga menjadi sorotan kuat PG. Carilah kandidat yang paling serius melaksanakan distribusi wewenang kepada DPD1/DPD2 jika terpilih nanti. Bukan atas dasar politik pragmatisme dan transaksional semata yang berujung pada status quo oligarki, sehingga syarat lain dari sisi PDLT justru terabaikan. Ini saatnya PG untuk berubah menjadi lebih baik dan percaya diri sebagai partai modern.

Ketiga : Minus Malum

Idealnya dalam sebuah pemilihan, orang akan memilih berdasarkan logika ‘yang terbaik diantara calon-calon yang baik’ (primus inter pares). Jika tidak mungkin pakailah prinsip ‘minus malum’, yaitu memilih ‘yang paling kurang keburukannya’. Pilihlah caketum yang punya keburukan paling sedikit diantara yang lainnya. Dengan kata lain, pilih caketum yang memiliki resiko paling sedikit mendatangkan keburukan PG ke depan. Jika diasumsikan bahwa status quo dalam tubuh PG saat ini dinilai buruk, dan peluang untuk menjadi lebih buruk juga ada, maka carilah caketum yang paling kecil peluangnya untuk lebih memperburuk keadaan. Hal ini mungkin lebih baik, mengingat semua caketum pasti akan klaim dirinya yang paling punya PLDT, visioner, bertipe pemersatu, mengutamakan kaderisai, dan siap bekerjasama dengan pemerintah.

Pentingnya Elektabilitas

Ketiga hal diatas penting dijadikan pedoman untuk memlih pemimpin baru di Munaslub. Perlu juga dipahami bahwa walaupun pemilihan ketum PG adalah domainnya pemilik hak suara (DPD1/DPD2), namun pilihan terhadap parpol tetap berada di ranah publik. Selalu ada korelasi positif antara caketum PG terpilih dengan elektabilitas partai berlogo pohon Beringin itu nantinya.

Caketum PG punya beban untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Secara alamiah pemilih tradisional mulai berkurang. PG butuh caketum yang bisa menciptakan sistem kaderisasi diluar logika pragmatisme, juga strategi jitu menjaring pemilih pemula.

Caketum PG harus punya terobosan baru bagi kemenangan partai Golkar di Pilkada 2017, 2018, dan Pemilu 2019. Demokrasi dan pemilihan langsung bersumber dari akseptabilitas publik terhadap ketua umumnya dan berpengaruh bagi perolehan suara partai ke depan. Jika elektabilitas ketum lebih rendah dari elektabilitas partainya, maka partai tersebut justru bisa terbebani. Dengan munculnya ketua umum baru dan kepengurusan konsolidasi yang tepat, PG bisa kembali berjaya di Pemilu 2019 atau Pemilu 2024, minimal tetap menjadi runner up.
Namun sangat mungkin PG lebih terpuruk lagi jika tidak tepat memilih ketum barunya sebagai momentum awal menuju pembaruan.

Igor Dirgantara, Dosen Fisip Univ. Jayabaya, Wakil Koordinator IDComm (Kelompok Studi Komunikasi Politik Indonesia).