OPINI

Melawan Kekuatan Besar, KMP Tinggal Kenangan Atau Selamat Tinggal

Oleh: D. Roy Wijaya

TAK ada lawan atau kawan yang abadi dalam politik. Perlahan tapi pasti, Koalisi Merah Putih tercerai berai hingga hanya menyisakan duet Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Kenangan Masa Pilpres. Begitulah gambaran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ketika memperpanjang akronim KMP berdasarkan kondisi saat ini.

Mengenang masa Pilpres 2014, KMP merupakan gerbong besar yang berada di belakang pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ketika Pilpres 2014. Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS berkoalisi melawan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura yang mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Meski mayoritas di DPR periode 2009-2014, KMP tidak cukup kuat untuk mendorong Prabowo-Hatta sampai ke Istana. KMP sempat menjadi pusat perhatian dan diperhitungkan setelah sepakat membuat koalisi permanen dalam pertemuan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin 14 Juli 2014.

Saat itu, hasil hitung cepat tujuh lembaga menunjukkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Namun, KMP tetap berkumpul membuatkoalisi permanen hingga ke parlemendengan anggapan bahwa Prabowo-Hatta bakal memimpin Indonesia hingga 2019.

Selain lima parpol tersebut, koalisi permanen itu diikuti dua parpol lain, yakni Demokrat dan PBB. “Intinya itikad tujuh partai bekerja sama secara permanen untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, menjamin adanya pemerintah yang efisien, stabil yang bisa membawa perbaikan kehidupan bangsa dan negara,” kata Prabowo dalam pidatonya ketika itu.

Pernyataan Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina KMP, langsung disambut riuh tepuk tangan para pendukungnya yang hadir. Mereka masih yakin memenangi Pilpres.

Koalisi permanen itu diteken tujuh pimpinan parpol ketika itu, yakni Aburizal Bakrie (saat itu Ketua Umum Golkar), Hatta Rajasa (saat itu Ketua Umum PAN), Suhardi (saat itu Ketua Umum Partai Gerindra), Anis Matta (saat itu Presiden PKS), Suryadharma Ali (saat itu Ketua Umum DPP PPP), MS Kaban (saat itu Ketua Umum DPP PBB) dan Nachrawi Ramli (saat itu Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta).

Deklarasi itu juga dihadiri Tim Kampanye Nasional Pabowo-Hatta seperti Ketua MPP PAN ketika itu Amien Rais, Ketua Timkamnas Mahfud MD, politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Bos Grup MNC Grup Harry Tansoedibjo.

“Kemesraan” KMP sempat ditunjukkan ketika memilih pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. KIH tak bergigi ketika itu. Saat itu, paket yang diusung KMP bersama Demokrat memenangi pemilihan pimpinan DPR dan MPR pada Oktober 2014.

Namun, banyak pihak kemudian memandang sebelah mata KMP setelah Jokowi-JK dinyatakan resmi sebagai pemenang Pilpres oleh KPU. Pragmatis, parpol bakal merapat ke kekuasaan. Begitu perkiraan banyak pihak. Terlebih lagi, Golkar yang tidak punya pengalaman berada di luar pemerintahan alias oposisi.

“Makin banyak partai yang terima tawaran kursi menteri, makin cepat koalisi ini bubar. Wabilkhusus Partai Golkar yang tabiatnya selalu ingin melekat dengan kekuasaan. Mana tahan Golkar jadi partai oposisi,” kata politisi PBB Yusril Izha Mahendra ketika itu.

Benar saja, kemesraan KMP cepat berlalu. Satu per satu parpol memilih bercerai. Awalnya, PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Belakangan, Presiden memberi kursi jabatan kepada PAN. Politisi senior PAN Soetrisno Bachir menjabat Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Kemudian, dalam waktu yang relatif berdekatan, PPP dan Golkar menambah gemuk koalisi parpol pendukung pemerintah. Berdasar hasil Rapat Pimpinan Nasional, pada 25 Januari 2016, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal menyatakan resmi mendukung pemerintah.

Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono sudah lebih dulu mengambil sikap berseberangan dengan KMP. Sejak awal pemerintahan, politisi senior Golkar Luhut Binsar Panjaitan sudah berada di Kabinet Kerja sebagai Menko Polhukam.

Kemudian, hasil Rapat Pimpinan Nasional pada 29 Januari 2016, PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz ketika itu menyusul mendukung pemerintah. Sikap Djan itu membuat PPP satu suara dalam arah koalisi. Dalam Kabinet Kerja, PPP sudah memiliki wakil, yakni Lukman Hakim sebagai Menteri Agama. Ternyata, kesepakatan koalisi permanen hanya di atas kertas. 

Meski demikian, Prabowo mengaku menghormati dan tidak mempermasalahkan keputusan politik tiga parpol tersebut. Kepada kadernya saat HUT ke delapan Partai Gerindra, Prabowo sempat berguyon menyikapi KMP yang sepi.

“Saya senang waktu masuk ke sini, wajah-wajahnya gembira semua. Sumringah semua. Tidak merasa sendiri. Harusnya ya kan kalau ditinggal pilu, ini kok malah tegar semua,” ujar Prabowo disambut gelak tawa dan riuh tepuk tangan para kader yang hadir.

“Ini Gerindra, saudara. Setia kepada rakyat, Indonesia dan merah putih. Kami tidak akan pernah surut pada cinta kita pada bangsa dan negara. Kami tidak takut katakan hal yang benar kalau benar dan salah kalau salah,” tambah Prabowo.

Kini arah koalisi Golkar kembali dipertegas saat pergantian pucuk pimpinan DPP dari Aburizal ke Setya Novanto. Musyawarah nasional luar biasa Golkar di Bali pada Senin (16/5) malam, resmi menyatakan Golkar keluar dari KMP. Dengan penegasan Golkar tersebut, koalisi parpol pendukung pemerintah kini menguasai DPR dengan jumlah 386 kursi dari 560 kursi.

Rinciannya, Fraksi PDI-P (109 kursi atau 19,46 persen), F-PKB (47 kursi atau 8,39 persen), F-Partai Nasdem (36 kursi atau 6,43 persen), F-Partai Hanura (16 kursi atau 2,86 persen), F-Golkar (91 kursi atau 16,25 persen), F-PAN (48 kursi atau 8,57 persen), dan F-PPP (39 kursi atau 6,96 persen).

Sementara KMP hanya 113 kursi dengan rincian F-Gerindra 73 kursi dan F-PKS 40 kursi. Adapun F-Demokrat yang memiliki 61 kursi atau 10,89 persen memilih sebagai penyeimbang alias non blok.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, oposisi yang digalang KMP tetap bakal berjalan efektif meski hanya berisikan Gerindra dan PKS. PKS menganggap KMP tetap ada selama Prabowo tidak menyampaikan secara terbuka bahwa koalisi tersebut dibubarkan. Pasalnya, pihak yang pertama kali menandatangani deklarasi berdirinya KMP adalah Prabowo.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa KMP bubar juga harusnya langsung disampaikan oleh Prabowo dan atas kesepakatan bersama-sama oleh semua parpol yang ada di dalamnya.

Peta politik kini berubah. Namun, tentu tidak ada jaminan koalisi gemuk pendukung pemerintah bakal solid di DPR hingga 2019. Sekali lagi, politik cair. Tak ada lawan atau kawan yang abadi ketika berhadapan dengan kepentingan.

(Penulis Adalah Direktur Pemberitaan Hallo Media Network)