PAPUA

Ribuan Bidang Tanah Rakyat Papua Dapat Sertifikasi Dari Menteri Agraria

Indonesiarayakini.com, Jayapura – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan 6.861 sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Tanah yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan strategis Program Nasional (Prona) Agraria.

Hal itu berdasarkan instruksi Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis pada BPN. “Kebijakan kami, ada penegasan bahwa seluruh tanah di Papua ini adalah tanah masyarakat, bukan tanah kosong. Tidak ada tanah di Papua yang tidak bertuan. Untuk itu, kami menyerahkan sertifikat tanah ini kepada masyarakat Papua,” kata Ferry saat penyerahan sertifikat hak atas tanah kegiatan legalisasi aset/prona dan Reforma Agraria 2016 di Kantor Gubernur Papua, seperti dikutip Papuaterkini.com, Kamis (23/6).

Dalam program strategis tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua berhasil menyelesaikan peningkatan hak 6.190 bidang dari 8.450 yang ditargetkan (60%), sertifikat transmigrasi yang terpusat di Kabupaten Merauke dalam target sebanyak 510 bidang, terselesaikan 450 bidang.

Kemudian, sertifikat nelayan di Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak, sebanyak 200 bidang, yang keseluruhannya selesai 100 %. Sertifikat BUMN, untuk pembangunan jalan-jalan penghubung, sebanyak 10 bidang dari target yang diberikan sebanyak 100 bidang.

Selain kegiatan strategis Prona, Menteri Agraria juga menyerahkan sertifikat Reforma Agraria bagi kegiatan strategis komunal kepemilikan bersama koperasi di tiga lokasi dengan total seluas 21 hektare dan langsung didistribusikan kepada masyarakat petani di Papua.

Ferry mengingatkan, tanah Papua adalah surga kecil Indonesia yang harus dijaga dan dimanfaatkan segala potensinya bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat. “Kalau di Papua sejahtera, maka Indonesia juga akan sejahtera,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Nicolas Wanenda menjelaskan, pemberian sertifikat legalisasi aset Prona maupun Reforma Agraria baru kali ini dilakukan di tanah Papua. Semua dengan harapan agar masyarakat asli Papua tidak tersingkir dari tanah kelahiran mereka.

Dikatakan, tanah yang sudah ditingkatkan haknya bagi masyarakat Papua, bukan sekadar bagi-bagi tanah. Namun, sebagian besar akan dimanfaatkan untuk peningkatan lahan perkebunan, seperti lahan perkebunan plasma.

“Tanah tidak dibagi-bagi, tetapi hasil kebun plasma itu yang justru dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua,” kata Nicolas.

Gubernur Papua yang diwakilkan Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinae menjelaskan, masalah persoalan pengadaan tanah di Papua masih menjadi catatan penting yang harus segera diselesaikan.

“Tetapi, kami yakin, dengan visi-misi Menteri Agraria, mudah-mudahan membawa harapan baru. Banyak tanah yang dimanfaatkan Pemda, tetapi belum tersertifikasi, sehingga dibutuhkan pengemasan regulasi, khususnya di kabupaten pedalaman di Papua,” kata Hery.

Pemerintah Provinsi Papua berharap, hak atas tanah yang sudah diperoleh masyarakat Papua dapat digunakan sebaik-baiknya. Terutama, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan lahan perkebunan, nelayan, dan sebagainya. (yos/hlb)