HUKUM

Sidang Paripurna DPR, Setujui Tiga Calon Hakim Agung

Suasana Sidang Paripurna DPR.

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui tiga nama calon hakim agung dalam sidang paripurna. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan
(fit and proper test) terhadap calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY).

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, ketiga hakim tersebut telah disepakati dan disetujui semua fraksi di Komisi III DPR. Menurutnya, berdasarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, Komisi III DPR memberikan persetujuan terhadap tiga calon hakim agung.

“Ketiga Hakim Agung itu adalah Panji Widagdo untuk calon hakim agung kamar peradilan perdata, Ibrahim untuk calon hakim agung kamar peradilan perdata, dan Edi Riadi untuk calon hakim agung kamar peradilan agama,” tandas Benny dalam sidang paripurna di Gedung DPR,seperti dikutip Halloapakabar.com, Jakarta.

Menurut dia, ketiga calon hakim agung terpilih tersebut telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi antar lembaga negara.

”Sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan berlangsung pun, Komisi III telah melakukan tahapan lainnya seperti pengumuman lima calon hakim agung dan dua calon hakim ad hoc tipikor di MA pada surat kabar nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas,” paparnya.

Komisi III DPR, kata dia, menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, dan moral calon hakim agung merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan lembaga peradilan yang akuntabel dan berwibawa. ”Karena itu, dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR mengutamakan kualitas calon yang meliputi integritas, visi, misi, serta kompetensi,” ungkapnya.

Selain tiga nama calon hakim terpilih tersebut, terdapat empat nama lainnya yang diajukan KY kepada pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III DPR dengan surat No 190/PIM/RH.01.08/6/2016 tertanggal 29 Juni 2016 perihal usulan nama calon hakim agung tahun 2016 dan Surat No 191/ PIM/ RH.04/6/2016 tertanggal 29 Juni 2016 perihal usulan nama calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA tahun 2016.

Serta surat ketua DPR terhadap hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR No PW/12379/DPR RI/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016, di mana telah menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA.

Seusai dibacakannya laporan oleh Benny, Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan mempertanyakan kepada para peserta sidang mengenai persetujuannya atas laporan yang dibacakan oleh Komisi III. Jawabannya setuju. (yan/rdp/res)