FINANSIAL

BUMN Pembiayaan Sekunder Menjadi Grosir KPR

BUMN Pembiayaan Sekunder Menjadi Grosir KPR.

Indonesiarayakini.com, Semarang – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Sarana Mutigriya Finansial (SMF) akan menerbitkan produk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera. Pembiayaan perumahan tersebut ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam aksi korporasi ini, SMF akan merangkul Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan kredit.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan selain bank nasional yang diajak untuk menyalurkan pembiayaan pada segmentasi tersebut, pihaknya akan mengandeng BPD dan perusahaan pembiayaan sebagai agen dalam menyalurkan KPR Sejahtera.

“Jadi SMF sebagai grosirnya dalam menyalurkan produk KPR pada perbankan. Sedangkan perusahaan pembiayaan yang menjadi pengecernya dalam memberikan kredit,” ungkapnya saat media gathering di Semarang.

Untuk tahap awal SMF akan menggandeng empat BPD dalam menyalurkan KPR Sejahtera SMF. Keempat BPD tersebut diantaranya BPD Sumatera Utara, BPD Sulawesi Tenggara, BPD NUsa Tenggara Barat, dan BPD Jawa Tengah.

Namun tidak menutup kemungkinan pada BPD lainnya untuk bergabung juga. “Kita menargetkan seluruh BPD akan diikutsertakan dalam penyalurannya,” imbuhnya. Rencananya produk baru KPR Sejahtera akan diluncurkan pada Januari 2017.

Saat ini SMF sedang menyusun panduan untuk BPD dalam menyalurkan kredit yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan SOP diharapkan rampung dalam waktu dekat dengan mengajak beberapa BPD dalam Focus Group Discussion (FGD), terkait kesulitan dan kekurangannya dalam penyaluran kredit tersebut. Bagaimanapun, ketika BPD memberikan kredit pada masyarakat tentunya harus menyesuaikan dengan standar SMF. ”Jadi SOPnya sedang kita susun sekarang,” imbuhnya.

SOP tersebut akan disosialisasan oleh pihaknya bekerja sama dengan Asosiasi Bank Pembangunan daerah (Asbanda) lalu pada BPD. Edukasi dan sosialisasi harus terus menerus dilakukan agar sesuai dengan SOP SMF. Adapun ketika SOP rampung maka mulai tahun ini SMF akan menyosialisasikannya dengan 26 BPD untuk pembimbingan KPR.

Pasalnya, hingga saat ini sebagian besar BPD belum banyak yang menyalurkan KPR dan 26 BPD tersebut cukup potensial dalam menyalurkan kredit. “Pasarnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah yang belum memiliki rumah,” ujarnya.

Menurut Ananta, pihaknya juga dipesankan oleh pemegang saham kalau mau membangun KPR sebaiknya fokus di luar Jawa. Penyaluran KPR di luar Jawa tentunya untuk mendorong pembangunan perumahan. Pasalnya, pembangunan perumahan tersebut sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan SMF dalam menyalurkan KPR.

Untuk penyaluran pembiayaan tersebut masyarakat yang berpotensi menjadi kreditur adalah mereka yang tidak memenuhi syarat perbankan. Dalam hal ini, kreditur penerima pembiayaan yang masuk dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan maksimal berpenghasilan 4 juta rupiah per bulan.

Terkait dengan produk rumah yang akan diberikan oleh kredit KPR Sejahtera dengan kisaran kisaran 300 juta rupiah. Sementara itu, suku bunga yang ditawarkan kemungkinan bisa sama dengan bunga KPR perbankan maupun non FLPP. “Tenor yang diberikan pun diharapkan bisa menyamai tenor KPR FLPP atau bisa lebih lama lagi,” pungkasnya. (one/fkc)