KALIMANTAN

Gerakan Literasi Bukan Sekedar Membaca

Gerakan Literasi Bukan Sekedar Membaca.

Indonesiarayakini.com, Nunukan – Gerakan Indonesia Membaca (GIM) atau Gerakan Literasi tengah digencarkan oleh Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dan dicanangkan di 31 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Aksi di daerah salah satunya dilaksanakan oleh Kabupaten Nunukan dengan mencanangkan Nunukan Membaca dan Kampung Literasi, Senin (10/10/2016).

Kendati demikian, kampanye program GIM atau gerakan literasi ini memerlukan pemahaman semua pihak bahwa gerakan literasi bukan sekadar “membaca”. Tapi, gerakan literasi adalah upaya mengelola pengetahuan dan informasi yang lebih berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian seperti dikemukakan Pelaksana Harian Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud, Wien Muldian, saat menjadi narasumber dalam kegiatan sarasehan di Kampung Literasi, Desa Binusan, Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (10/10/2016).

Oleh karena itu literasi bisa dibedakan dalam beberapa hal. Yakni, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi audio visual.

Dalam aksinya, literasi bisa berjenis gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi kebahasaan, gerakan literasi usia dini–yang tak mewajibkan membaca menulis dan menghitung–, gerakan literasi 3 T (terdepan terluar terpencil), dan gerakan literasi afirmasi (bagi kaum difabel).

Forum Pusat Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Atif Natadisastra, ikut menegaskan bahwa GIM atau program literasi tak harus membebani masyarakat atau pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. “Dalam melaksanakannya bisa bekerjasama menggandeng swasta dalam bentuk donasi buku, diseminasi, supporting, pameran, atau pemberdayaan komunitas. Bisa juga menggandeng mahasiswa, pegiat, seniman, sastrawan, organisasi sosial, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), TBM, atau TNI/Polri. Jangan pula sendiri oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Para pegiat bisa jadi ujung tombak. Atau bisa juga dengan membudayakan membaca minimal 15 menit sebelum belajar mengajar dimulai di sekolah,” ungkapnya.

Secara teknis, agar program literasi ini makin kuat dan berbudaya setiap pemerintah daerah dalam rencana aksinya bisa memperkuatnya dengan dukungan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, masyarakat di tingkat desa juga bisa memanfaatkan Dana Desa sesuai amanat Permen Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain untuk infrastruktur dan penguatan ekonomi, Dana Desa juga diprioritaskan untuk membangun pelayanan dasar seperti PAUD dan Posyandu.

Diharapkan, kegiatan GIM dan program literasi tak berhenti setelah pencanangan. Akan tetapi bisa menular dan ditiru oleh daerah-daerah lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, mengatakan, Pemkab Nunukan melibatkan semua komponen masyarakat dalam gerakan Nunukan Membaca, seperti akademisi, LSM, Ormas, media, pegiat, hingga kader PKK. “Kami juga mewajibkan semua sekolah punya perpustakaan. Pihak sekolah akan mewajibkan calon siswa baru membawa satu buku sebagai syarat masuk. Dan ke depan kami harapkan ada taman ruang baca di setiap kantor dan dinas. Kami siap laksanakan GIM secara berkesinambungan,” katanya didampingi Koordinator Kampung Literasi Nunukan, Rahayu, dan Kepala Desa Binusan, M Untung.

Sekadar informasi, gerakan Nunukan Membaca ini juga didukung aksi berbagai pihak di Nunukan. Seperti yang dilakukan Kepala SKB Nunukan, Hj. Hasbiawati, yang mendirikan perpustakaan di Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Pelabuhan Liem Hie Djung. Di perpustakaan ini, para penumpang bisa membaca berbagai buku sambil menunggu antrian sebelum masuk ke speed boat atau kapal fery. (cep/res)