BOGOR

Ittihadiyah : Makar Itu Haram

Organisasi Islam Al Ittihadiyah menggelar Muktamar XIX di Bogor.

Indonesiarayakini.com, Megamendung – Organisasi Islam Al Ittihadiyah menggelar Muktamar XIX di Hotel Puri Avia, Jalan Raya Puncak, Cipayung, Megamendung, Kabupaten Bogor, 28-30 November 2016. Muktamar menyoroti krisis kepemimpinan melalui sebuah seminar nasional kebangsaan yang bertema “menggalang kebersamaan, menyatukan langkah dan menghilangkan perbedaan untuk Indonesia maju dan modern dalam perspektif rahmatan lil alamin”.

Seminar menghadirkan pembicara Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fakta (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ust. Bachtiar Nasir, Rektor Unida Martin Roestamy, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Gontor Ponorogo KH Hasan Abdullah Sahal, dan dihadiri pula oleh Asisten I Bidang Kesra Pemprov Jawa Barat mewakili Gubernur Ahmad Heryawan.
Muktamar yang dibuka oleh Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin pada Senin (28/11/2016) diisi dengan tabligh akbar, bakti sosial, dan istighosah dengan menghadirkan pembicara Ust. Habib Rizieq.

Ketua Panitia Muktamar, Lukmanul Hakim, mengatakan, Muktamar selain menjalankan amanah organisasi juga untuk membahas isu-isu aktual terkini terutama soal kepemimpinan. Sebab dengan terjadinya aksi 4 November 2016 dan rencana aksi tanggal 2 Desember 2016 telah menunjukkan adanya krisis kepemimpinan (kenegaraan) dan keumatan.

“Fenomena saling hujat di media sosial salah satu tanda terjadinya krisis kepemimpinan, yang sebetulnya sebagiannya adalah umat Islam. Kasusnya lain yang berantemnya kok umat Islam. Yang kemudian kiai Google yang lebih berperan daripada ulama. Dalam konteks kepemimpinan institusional keumatan, saat ini umat sendiri bingung, siapa yang harus mereka dengar. Maka muktamar di tengah kondisi seperti ini tepat untuk mengembalikan umat ini untuk mendengar ulamanya,” ungkapnya.

Lukmanul Hakim yang sekaligus Wakil Ketua Al Ittihadiyah mengemukakan, Ittihadiyah melihat kondisi tersebut adalah sesuatu yang berbahaya dan serius yang harus didiskusikan dan diselesaikan. “Kami melihat harus ada imam umat, di mana umat harus mendengarnya. Akan tetapi karena kita sepakat di Indonesia mayoritas tidak menganut kepada imam pribadi dalam konteks teori keumatan, maka kami melihat ada imam secara institusional. Rekomendasi Ittihadiyah adalah MUI menjadi imam umat Islam di Indonesia. Jadi apa-apa yang keluar dari MUI itu adalah keputusan dari imam. ‘Al Imaamu Yarfaul Ikhtilaf’. Ketika ada perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh, ormas-ormas (Islam), maka kita sepakat bahwa pemimpin itu mencabut perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan pendapatnya pemimpin, yaitu MUI,” paparnya.

Yang kedua, kata Lukmanul Hakim, kita juga punya problem kepemimpinan kebangsaan (kepemimpinan nasional). “Kita sebagai umat Islam juga ikut bertanggungjawab. Al Ittihadiyah sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu suatu hal yang sudah selesai didiskusikan. Ittihadiyah juga ormas yang berperan aktif sejak lama, lahir pada tahun 1935 oleh KH. Ahmad Dahlan. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Jadi tidak perlu lagi dianggap ormas-ormas Islam ini, apakah yang turun ke jalan atau yang tidak, tidak pro NKRI atau kebhinekaan. Itu sudah final,” tutur Ketua MUI ini.

Menurut dia, jika masih ada tuduhan bahwa umat Islam tidak bhineka atau tidak NKRI maka ini ada kesalahan persepsi. “Ormas-ormas Islam juga ikut mendirikan bangsa ini. Dari dulu sudah bhineka sejak lama. Jadi sekarang para pimpinan bangsa ini jangan mengungkit-ungkit lagi seolah-olah umat Islam yang menuntut keadilan adalah anti-NKRI. Kudeta atau makar adalah haram bagi umat Islam. Arah aksi bukan untuk makar atau penggulingan. Presiden teruslah berkomunikasi dengan para ulama. Kami sangat menghargainya. Jangan sampai karena ada kasus ini baru berkomunikasi,” tandas Direktur LPPOM MUI ini. (cep)