BOGOR

Lembaga Hukum Seminarkan Sengkarut Sengketa Tanah

FH Unpak dan I-Pro BPR tegakan hukum pertanahan.

Indonesiarayakini.com, Bogor – Sengkarut pertanahan di Indonesia sudah begitu kompleks dan rumit. Meski negara telah berkomitmen secara konstitusi dan meletakkan penataan tanah ini untuk kemakmuran rakyat, namun praktiknya masih banyak penyimpangan.

Latarbelakang permasalahan pertanahan ini menjadi fokus seminar nasional yang digelar Ikatan Profesional Bankir Bank Perkreditan Rakyat (I-Pro BPR) dan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak) Bogor di IICC, Botani Square, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (28/11/2016). Seminar ini bertajuk “menggugat akses informasi dan perlindungan hukum dalam penegakan hukum di bidang pertanahan”.

Seminar yang dipandu Dosen Hukum Unpak Dinalara D Butar Butar ini, selain menghadirkan narasumber dari FH Unpak dan I-Pro BPR juga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ikatan Notaris Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Perbarindo, dan KIP.

Ketua Panitia Seminar Nasional dari I-Pro BPR, Nyuman Mashudi, mengatakan, melalui seminar hasil kerja sama FH Unpak yang dipimpin R. Muhammad Mihradi dan I-Pro BPR yang dipimpin Made Arya Amitaba ini, diharapkan dapat melacak peta permasalahan mendasar di dalam akses informasi dan perlindungan hukum di bidang pertanahan. Kedua, mewadahi pemikiran kritis konstruktif dalam membangun akses informasi dan perlindungan hukum di bidang pertanahan, dan ketiga bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan pertanahan untuk desain akses informasi dan perlindungan hukum di bidang pertanahan yang memadai.

“Sengkarut permasalahan pertanahan yang berujung pada sengketa tanah ini berawal dari ketidakpastian hukum, baik dalam konsteks perundang-undangan, penegakan hukum, hingga budaya hukum yang lemah. Selama ini banyak keluhan fenomena sertifikat ganda, sengketa tanah yang berlarut-larut, ketidakpastian hukum bagi kalangan perbankan dalam eksekusi jaminan tanah, rezim ketertutupan dalam informasi pertanahan dan sebagainya,” ungkap Nyuman.

Ketum I-Pro BPR, Made Arya Amitaba, menegaskan, secara konstitusional negara menjamin penguasaan tanah diletakan dalam paradigma “sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat” sesuai Pasal 33 UUD 1945. Demikian pula semangat UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Permen Agraria No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Namun para praktiknya, masih banyak terjadi penyimpangan, yaitu tanah saat ini barang yang terbatas, dikuasai segelintir orang dan badan usaha sehingga terjadi ketimpangan yang tinggi. Kedua, lemahnya penghormatan dan penguatan hak-hak rakyat dalam mengakses tanah, ketiga, sistem hukum dan administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya transparan dan terjadi sekat-sekat rektoralisme pertanahan, dan keempat belum memadainya sarana penanganan konflik pertanahan secara efektif, fair, dan berkeadilan secara komprehensif.

“Dunia perbankan atau lembaga keuangan juga kerap bersentuhan dengan pertanahan. Maka, seminar ini diharapkan pula dapat membangun integritas dan kompetensi SDM BPR sekaligus memosisikan diri sebagai mitra aktif yang sepenuhnya mendukung upaya OJK untuk mengembangkan industri BPR yang sehat dan berkelanjutan,” jelas Made Arya Amitaba. (cep)