HUKUM

Tertangkapnya Bupati Klaten, Meneguhkan Politik Dinasti Masih Kuat

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray.

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Tertangkapnya Bupati Klaten, Jawa Tengah Sri Hartini melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin meneguhkan tradisi politik dinasti rawan korupsi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, dalam tradisi politik dinasti, suasana membangun kekuasaan untuk tujuan-tujuan besar berbangsa tidak terbangun sebagaimana mestinya.

“Faktanya, sebagian besar praktik dinasti politik itu terlibat kasus korupsi dengan segala variannya,” tandas Ray di Jakarta.

Menurut Ray, dinasti politik kerap mengabaikan kepentingan warga. Ketimpangan ekonomi ditutupi dengan jargon-jargon agama, sopan santun, dan kadang hak asasi demokrasi.

Dia pun mengimbau semua komponen bangsa untuk menolak praktik politik dinasti. Jika terus dibiarkan, kata Ray, politik dinasti akan melahirkan pejabat yang korup dan menggerogotiuangrakyat.
“Kalaukita tak membongkar cara para politikus ini menggunakan kekuasaan, praktik korupsi akan merajalela,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Klaten periode 2016-2021 Sri Hartini. Dia diduga menerima suap terkait promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Suami Hartini adalah Haryanto Wibowo yang merupakan bupati Klaten periode 2000-2005. Hartini juga pernah menjadi wakil bupati periode 2010-2015 mendampingi Sunarna, bupati periode 2010-2015. Wakil Bupati Klaten 2016-2021 Sri Mulyani adalah istri Sunarna.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Hifdzil Alim mengatakan, partai politik perlu membatasi eksistensi politik dinasti. Menurut dia, politik dinasti banyak ditemukan di sektor kekuasaan.

Dalam lingkup pemerintahan, yang mesti dipikirkan adalah bagaimana agar pengaruh keluarga atau pemegang kekuasaan dibatasi. “Tapi tidak dengan cara menghi-langkan hak dipilih dari setiap warga negara,” katanya.

Pengaturan politik dinasti, ujarnya, akan sangat bagus diterapkan dalam tubuh partai, bukan dalam hak dipilih dalam jabatan publik karena akan bertentangan dengan hak dipilih yangdijaminkonstitusi.

“Dalam internal partai perlu dibatasi eksistensi politik dinasti agar partai tak menjadi atau hanya dikuasai oleh keluarga tertentu saja. Pengaturan internal ini tidak ada kaitannya dengan negara,” paparnya. (drw/rdp)