SEKTOR RIIL

Pemerintahan Jokowi Giat Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Pemerintah era Presiden Jokowi saat ini tengah giat dalam membangun 10 kawasan ekonomi khusus yaitu KEK Semangke Sumatera Utara, KEK Tanjung Siapi api, Tanjung Layang , Tanjung Lesung, Batu trans Kaltim, Palu, Bitung, Mandalika Sumbawa, Morotai Maluku dan Sorong Papua

Untuk itu diperlukan pemberian insentif agar dapat menjadi daya tarik bagi investor yang alan menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus, ungkap Deputy Head for Science And Techno Park Development Economic Zones Development KADIN, Alfonso Pardede.

Alfonso mengungkapkan hal ini dalam Seminar Nasional Kaukus Muda Indonesia dengan Tema: “Prospek Kawasan Ekonomi Khusus/ KEK Dalam Pembangunan Ekonomi” yang diselenggarakan di Hotel JS. Luwansa Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jaksel, Selasa (14/2/2017).

Menurutnya masih ada hambatan dasar yang harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah yaitu masalah insentif, infrastruktur dan kepastian hukum.

“Yang sering menjadi kendala adalah kebijakan di pusat berbeda dengan kebijakan di daerah, inilah yg menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” bebernya.

Sedangkan Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mengatakan bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, maka kita mendeliniasi wilayah Indonesia untuk menjadi daerah-daerah yang strategis untuk pengembangan infrastrukturnya.

“Dimana didalamnya ada kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan prioritas perdesaan nasional, lumbung pangan nasional, pembangunan pelabuhan dan jalan kereta api,” jelasnya.

Tadinya yang masih menjadi kendala adalah masalah tanah, namun sekarang sudah ada solusinya.

Narasumber lain, Dr. Ir. Busharmaidi, MS, Direktur Pengembangan wilayah industri II Kementerian Perindustrian RI menjelaskan, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan satu lokasi yang bisa memberikan fasilitas khusus kepada industri karena kawasan ekonomi khusus bisa zoningnya adalah zoning industri.

“Ketika kawasan ekonomi khusus banyak bergerak di luar jawa, maka kita punya salah satu kebijakan menyebar luaskan industri dengan istilah tidak jawa sentris tetapi Indonesia sentris, yang didukung dalam UU No.3 dan PP No.142 yang mewajibkan industri berada dalam kawasan ekonomi khusus, dengan menciptakan iklim usaha yang aman dan nyaman untuk para investor,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur Center For Logistics and Supply Chain Studies Institut Teknologi Bandung, Senator Nur Bahagia mengungkapkan di Jerman dan Perancis tidak ada kawasan ekonomi khusus. Mengapa di Indonesia dibentuk kawasan ekonomi khusus ? Karena masalah birokrasi.

“Menurut saya Kawasan Ekonomi Khusus sampai sekarang belum ada yang jalan full atau progresnya belum cukup menggembirakan, ini menurut pengamatan saya, karena saya terlibat sudah cukup lama dalam pembentukan konsep kawasan ekonomi khusus di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, kalau mau memajukan kawasan ekonomi khusus pemerintah harus lebih atraktif, yaitu bagaimana supaya investor mau masuk kesitu, maka harus diberikan insentif dan kemudahan.

Acara yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Hallo.id (Hallo Media Network/HMN) itu berlangsung sejak siang hingga pukul 16.30 WIB itu diikuti oleh lebih dari 100 peserta seminar, yang antusias hingga akhir acara. (mis)