BOGOR

SPN : Perusahaan Langgar THR Sama Saja Dzolimi Umat Muslim

Indonesia, Raya, Terkini, Kini, Berita, News, Tentang, Update, Sport, Wisata, Icon, Politik

Indonesiarayakini.com, Bogor РDPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (SPN). Posko Pengaduan THR rutin dibuka oleh SPN setiap tahun dan untuk tahun ini dibuka sejak sepekan lalu, tepatnya Senin (12/6/2017).

Masyarakat, khususnya kaum buruh, bisa konsultasi dan mengadukan berbagai persoalan seputar THR yang dialaminya online selama 24 jam melalui nomor HP 0813 9525 1114, 0813 1697 4092, 0812 1317 732, 0821 1100 6900. Atau bisa via website www.spn.or.id, facebook: DPP SPN, atau WA: 0896 4212 5477.

Setiap buruh yang melaporkan, pihak SPN juga siap merahasiakan identitasnya untuk menghindari dampak buruk perusahaan melakukan PHK sepihak.

Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan, mengungkapkan, sejak posko pengaduan THR dibuka pihaknya sudah menerima 25 pengaduan hingga Rabu (21/6/2017). “Buruh yang mengadukan dari berbagai sektor perusahaan dan mayoritas bukan anggota SPN. Mayoritas perusahaan yang diadukan berdomisili di Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Tangerang, Jateng, DKI Jakarta, Jatim, dan Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, setelah mendapat pengaduan langkah selanjutnya yang dilakukan SPN adalah, menyarankan tenaga kerja bersangkutan melengkapi data diri dan perusahaan dan meminta naker datang ke Disnaker. Bagi pengaduan yang bisa ditangani langsung oleh SPN maka dilaporkan secara resmi langsung ke Kementerian Tenaga Kerja.

Iwan juga menguraikan, substansi THR yang menjadi persoalan di antaranya ada pekerja yang tidak dapat THR secara langsung atau mengalami keterlambatan pembayaran, yang seharusnya dua atau satu minggu sebelumnya baru dibayarkan mepet ke hari Lebaran. Ada pula perusahaan yang memberikan THR tapi tak sesuai aturan, misalnya nominal THR yang dibayarkan kurang.

“Saya tegaskan, perusahaan yang melanggar aturan soal THR adalah dzolim. Karena karyawan sudah berikan konstribusi. Terkecuali kalau kondisi pailit. Tak ada tempat bagi perusahaan yang dzolim. Apalagi ini berhubungan dengan ibadah umat muslim selama bulan suci Ramadan untuk menggapai kemenangan Idul Fitri. Kalau di tengah-tengahnya ada persoalan buruh yang tak mendapat THR sama saja dzolim dan sangat berdosa. Pemerintah jangan toleransi terhadap perusahaan yang tak bayar THR. Tempat karaoke saja yang rutin tutup satu bulan setiap bulan puasa bisa bayar gaji dan THR untuk para pegawainya,” bebernya. (cep)