NASIONAL

Ada Dugaan Kriminalisasi, LSM Minta KPK dan KY Turun Tangan

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) harus menyikapi persidangan yang melibatkan BUMN di bidang panas bumi PT Geo Dipa Energi, karena berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami menduga ada permainan hukum yang berpotensi membahayakan keuangan negara melalui kriminalisasi BUMN. Kami minta KPK dan KY bersikap soal persidangan BUMN ini”, kata Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn, Senin (17/7/2017).

Menurut Romadhon, persidangan terhadap mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Samsudin Warsa mengundang kecurigaan publik karena untuk kedua kalinya penuntut Umum menyatakan belum siap dengan surat tuntutannya.

“Mereka meminta agar persidangan ditunda selama 1 (satu) minggu. Ini kan lucu. Persidangan sebelumnya pada 5/7/2017 juga ditunda, ada apa ini?,” kata Romadhoon.

Karena itu Romadhon minta KPK dan KY mencermati secara seksana persidangan ini, sekaligus bersikap tegas setelah memantau persidangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ini.

Mestinya, dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk mempersiapkan surat tuntutannya, sebenarnya jangka waktu yang sangat lebih dari cukup.

“Surat tuntutan yang belum siap tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum, sebagai aparat penegak hukum, sangat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Terlebih, ketidak-profesionalan Penuntut Umum juga terlihat dari kegagalan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi fakta dan ahli padahal Penuntut Umum telah diberikan waktu selama 2,5 bulan (6 kali persidangan).

Ramadhon menambahkan,tertundanya proses pemeriksaan perkara pidana ini mengindikasikan bahwa Penuntut Umum terkesan menunda-nunda dan memperlama proses persidangan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan sangat merugikan Terdakwa, baik dari segi materiil maupun immateriil.  

Sementara itu, penasehat hukum PT Geo Dipa Energi, Heru Mardijarto SH MBA beranggapan bahwa banyaknya penundaan yang dilakukan Penuntut Umum juga menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak siap atau mengalami kesulitan untuk membuktikan apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana penipuan.

“Penuntut Umum tidak yakin apakah permasalahan antara Geo Dipa dengan Bumigas merupakan perkara pidana karena, dari proses pemeriksaan perkara pidana ini, terlihat jelas bahwa permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas merupakan permasalahan perdata karena timbul dari hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian Pengembangan Proyek Panas Bumi Dieng dan Patuha No. KTR.001/GDE/II/2005 tertanggal 1 Februari 2005,” kata Heru.

Heru mengharapkapkan agar pada persidangan selanjutnya Penuntut Umum dapat segera membacakan dan menyerahkan surat tuntutannya agar proses penyelesaian perkara ini tidak menjadi berlarut-larut.

“Selain itu, berdasarkan proses persidangan perkara pidana ini, patut diduga adanya kriminalisasi terhadap Terdakwa dan Geo Dipa yang mana telah menghambat berjalannya proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha yang merupakan aset Negara,” kata Heru.

Apabila pengadilan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia karena kasus ini telah menghambat proyek Dieng Patuha yang merupakan aset negara dan obyek vital nasional dan tentu saja akan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia. (tim)