NASIONAL

Minta Akuntansi Negara Berorientasi Hasil, Jokowi : Banyak Inefisiensi APBN dan APBD

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensinyalir, saat ini masih banyak terjadi inefisiensi, baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada, coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, pada hari Kamis (14/9/2017) pagi. Rakernas ini bertema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera”.

Menurut Presiden, masih banyak kegiatan yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan sasarannya tidak berorientasi pada hasil. Kegiatan-kegiatan ini hanya berorientasi asal menyelesaikan laporan, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sudah, dah rampung. Sementara sasaran tidak berorientasi pada hasil.

“Hati-hati dengan ini, percuma kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan,” tegas Pesiden.

Presiden menyindir, banyak sekali yang ukuran-ukuran kinerjanya tidak jelas. Kemudian juga banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Lepas sendiri-sendiri.  Kemudian kalau dirinci lagi, tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

“Kemana nggak jelas juga. Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN/APBD yang perlu kita perbaiki besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi.

Berorientasi Hasil

Presiden Jokowi meminta agar akuntansi keuangan negara harusnya berorientasi kepada hasil, bukan kepada prosedur. Ia menyebutkan, yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan-aturan, pagarnya dibuat tinggi-tingi. Tetapi nyatanya, yang lompat juga masih banyak sekali. “Untuk apa pagar kalau yang lompat juga masih bisa,” ujarnya dengan nada bertanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam membuat prosedur laporan itu yang simpel, yang sederhana. Permintaan ini, menurut Presiden, sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan engan melakukan revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 168, menjadi PMK Nomor 173,

Presiden mengingatkan, bahwa niat kita bekerja bukanlah membuat laporan tetapi menghasilkan sesuatu. Karena itu, ia meminta agar dibuat prosedur yang simple, yang sederhana. “Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk laporan,” ujarnya seraya menambahkan, agar dibuat saja maksimal 2-3 laporan.

“Itu sudah maksimal untuk saya. Ruwet lagi itu sudah. Yang paling penting gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diikuti, hasilnya jelas, sudah,” sambung Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, kita harus rombak semuanya,  harus berani. sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak kepada laporan, laporan, laporan.

“Yang penting meskipun laporannya hanya 2, yang paling penting akuntabel, gampang dicek, gampang dikontrol, pengawasannya mudah, pengawasannya mudah diikuti.Saya kira itu,” tegas Presiden Jokowi.

Pada Rakernas ini, pemerintah memberikan penghargaan bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten) yang telah mendapat opini terbaik dari BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal selama 5 kali berturut-turut.

Penerima Penghargaan tersebut adalah Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hadir dalam kesempatan ini diantaranya  Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Seskab Pramono Anung, Menhub Budi Karya Sumadi, Menpar Arief Yahya, Mendag Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong, Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan pimpinan kementerian/lembaga. (nwi)