POLITIK

Parlemen Myanmar Konsultasikan Perlindungan Perempuan dan Anak

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Myanmar baru saja memiliki undang-undang (UU) yang memberi perlindungan bagi anak dan perempuan. Sosialisasi dan pengawasan atas pelaksanaan UU ini dikonsultasikan kepada Komisi VIII DPR RI. Parlemen Myanmar ingin belajar banyak dari DPR, bagaimana menyukseskan pelaksanaan sebuah UU, khususnya perlindungan anak dan perempuan.

Delegasi Parlemen Myanmar yang dipimpin Mya Thaung, diterima Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid dan Noor achmad, serta beberapa anggota Komisi VIII lainnya. Kepada delegasi Parlemen Myanmar, Sodik menjelaskan, UU yang sudah disahkan dipantau oleh DPR melalui kunjungan kerja ke setiap daerah untuk melihat sejauhmana informasi dan efektivitas UU diberlakukan di tengah masyarakat.

“Di Indonesia ada tujuh UU yang mengatur perlindungan anak. Sementara yang mengatur perlindungan perempuan ada sepuluh UU,” jelas Sodik. Ditambahkannya, DPR punya fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan UU. Bila UU itu menyangkut perlindungan anak, maka pengawasannya sangat berlapis. Dimulai dari pengawasan anggaran dan regulasi terhadap perlindungan anak.

Pengawasan juga, sambung politisi Gerindra ini, bisa dilakukan lewat kunjungan kerja ke daerah dan rapat kerja dengan menteri terkait bila ada temuan menarik soal anak. Selain itu, pengawasan bisa juga dilakukan dengan Panitia Kerja (Panja) yang khusus mengawasi persoalan tertentu. Terakhir, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga resmi pemerintah yang khusus memberi perlindungan kepada anak-anak Indoensia.

Mendengar penjelasan tersebut, Parlemen Myanmar sangat antusias untuk belajar dari Indonesia bagaimana membangun mekanisme pengawasan terhadap perlindungan anak. Berbagai pertanyaan terlontar untuk menggali lebih banyak soal perlindungan anak di Indonesia.

Anggota Komisi VIII Syamsu Niang menambahkan bahwa di setiap kabupaten di Indonesia ada satu sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, bahkan kota ramah anak.

Endang Maria Astuti yang ikut dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan, ada kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga membentengi perempuan dan anak-anak dari aksi kriminalitas, prostitusi, dan perdaganga orang. Di setiap kabupaten/kota ada P2TP2A, kata Endang.

Sodik kembali memaparkan, kini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diawali dengan terbitnya Perppu. Hukuman bagi para pedopil dan yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ditambah.

Misalnya, yang semula hukuman terendah 15 tahun menjadi 20 tahun. Hukuman 20 tahun menjadi hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup juga ditambah menjadi hukuman mati.

Usia anak juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Sama seperti Indonesia, usia 16 tahun di Myanmar kini diubah menjadi 18 tahun. Di Indonesia usia 18 tahun, sudah bukan anak-anak lagi. Bahkan, bila anak-anak yang masih di bawah umur melanggar UU, dia tetap bisa dihukum dengan hukuman setimpal lewat pengadilan ramah anak. (nwi)