NASIONAL

Pemanggilan Calon Kepala Daerah oleh KPK Rusak Elektabilitas

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak memanggil calon kepala daerah atau kader partai politik (parpol) yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena dapat mengganggu elektabilitas dan kredibilitas para calon di mata pemilih.

Anggota Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menilai elektabilitas para calon kepala daerah menjadi turun usai diperiksa KPK sebagai saksi. Padahal, katanya, calon tersebut belum tentu terlibat atau hanya sebatas sebagai saksi.

“Kami menekankan, dimungkinkan tidak status kerahasiaan dari yang diperiksa itu dirahasiakan. Supaya elektabilitas calon tidak terganggu,” kata Azis saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Politisi F-PG itu menekankan agar KPK seharusnya bisa menjaga kerahasiaan para saksi, terutama calon kepala daerah yang masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) atau belum pro justicia.

“Kadang-kadang, kita yang pejabat negara pada saat dipanggil sekali, beritanya bisa seminggu 2 minggu, khususnya teman-teman kami yang maju pada saat Pilkada,” imbuh politisi asal dapil Lampung itu.

Azis pun menambahkan, ketika kader tersebut belum masuk pro justicia, maka KPK diminta melakukan proses klarifikasi sebelum pro yustisia agar kerahasiaan tetap dijaga.

Wakil Ketua Komisii III DPR RI Benny K. Harman pun mendukung pernyataan Azis. Menurutnya, ketika seorang politisi dipanggil KPK, maka akan langsung merusak citranya di mata publik, meskipun orang tersebut tak terlibat kasus korupsi. 

Politisi F-PD itu mengaku, telah menjadi salah satu korban akibat pemanggilan sebagai saksi oleh KPK. Ia berkata, elektabilitasnya menurun saat ikut dalam Pilkada di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2013 silam. Padahal, dalam pemeriksaan ia hanya ditanyakan terkait perkenalannya dengan salah satu tersangka. Pemeriksaan pun hanya berlangsung satu kali.

“Dipanggil KPK datang saja untuk tanya pak ketemu si A. Kemudian si A itu menjadi terlibat dalam satu kasus. Padahal ketemu saat makan siang saja,” keluh politisi asal dapil NTT itu.

Untuk itu, Benny berharap KPK lebih selektif dalam memanggil saksi agar tidak merugikan. Ia juga berharap, KPK harus memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan bahwa dalam proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), tim KPK biasanya langsung mendatangi pihak yang dituju. Akan tetapi jika sudah masuk dalam tahap pro justicia, maka seorang saksi harus datang langsung ke KPK sebagai wujud transparansi.

“Proses pulbaket biasanya tertutup. Agak berbeda kalau dipanggil sebagai saksi, dia harus datang ke Gedung KPK. Biasanya itu dianggap hal yang kurang menyenangkan. Tapi klarifikasi biasanya tim Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, yang datang ke tempat itu,” jelas Syarif.

Syarif tidak memungkiri ketika para pihak yang dipanggil sebagai saksi di KPK merasa kecewa nama baiknya terganggu. Namun, hal itu tidak bisa dielakkan sebagai bagian dari aturan yang berlaku.

Ia pun memastikan, KPK tidak bisa melakukan pemeriksaan di luar Gedung KPK terhadap saksi dalam perkara korupsi yang sudah masuk tahap penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan wajib dilakukan di Gedung KPK agar tidak mengganggu proses pengembangan perkara tersebut.

“Terus terang kalau diperiksa di tempat lain tidak record dan terekam sehingga kemungkinan banyak suara yang sumbang akan lebih banyak. Lebih bagus dan lebih baik di KPK saja,” imbuh Syarif. (nwi)