HUKUM

Banyak Putusan MA Dipalsukan, Aparat Harus Bertindak Tegas

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) Hans Suta Widhya SH meminta aparat hukum bertindak cepat, terkait dengan banyaknya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang dipalsukan.

“Aparat terkait harus bertindak cepat meringkus oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, terkait masalah pemalsuan Putusan MA ini,” kata Hans Suta di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Hans menjelaskan, modus yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah dengan menawarkan janji untuk bisa memenangkan perkara di MA, dan mengubah Putusan MA, tentu saja dengan imbalan sejumlah dana.

Dalam realitasnya meskipun diputuskan kalah oleh MA, namun oknum tersebut menjanjikan bisa mengubah Putusan MA RI yang hasilnya menang.

“Tetapi itu bohong, karena kemenangannya adalah pemalsuan salinan Putusan MA yang diberikan kepada klien, padahal faktualnya tetap kalah. Banyak modusnya seperti ini,” kata Hans.

Menurut Hans, Putusannya seolah-olah asli karena masuk dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga ditandatangani Hakim Ketua Majelis MA RI.

Bahkan, Hans juga mendengar, kasus penipuan seperti ini sudah ada yang dilaporkan, dan kini sedang diproses pihak Kepolisian RI.

Contohnya, Hans mendapat info ada kasus penipuan yang dilakukan oleh dosen Universitas Hasanudin Makasssar yaitu Prof. Dr. MN, SH MH yang mengaku-ngaku bisa mengurus perkara di MA RI.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/3951/VIII/2017/Dit.Direskrim tanggal 22 Agustus 2017, MN yang melakukan praktek kepengacaraan di Jakarta itu dilaporkan telah melakukan penipuan, dan atau penggelapan, dan atau pemalsuan.

MN telah merugikan kliennya miliaran rupiah yang dijanjikan untuk mengurus penyelesaian masalah di MA, namun ternyata yang terjadi adalah Putusan MA palsu.

“Masalah-masalah seperti ini sebenarnya banyak, tapi banyak yang diam saja. Kita mengapresiasi pihak-pihak yang tampil ke depan untuk membongkar masalah ini,” kata Hans.

Karena itu, Hans meminta agar semua aparat terkait, termasuk dari pihak MA RI sendiri untuk bertindak tegas memberantas praktek-praktek penipuan yang sangat merusak citra MA RI dalam menegakkan keadilan. (sut)

Tags